Rabu, 06 Januari 2016

DI KUTAI TIMUR TERNYATA MASIH ADA DESA YANG BELUM PUNYA KANTOR BPD DAN KANTOR LPM?


Sedang diputar sekarang


KLIK disini untuk pengguna Apple 
KLIK DISINI Untuk pengguna Blackberry 
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=481196138651422&id=430919487012421&fref=nf

LPADK KUTIM
Marjaki Gugat Perdata Ketua DPRD Kutai Timur
Selasa, 21 Januari 2014 23:11
SANGATTA, Pimpinan DPRD Kabupaten Kutai Timur hingga saat ini belum memastikan jadi tidaknya pelantikan dua legislator pengganti dalam proses Pergantian Antar Waktu (PAW) anggota DPRD Kutim dari Partai Kedaulatan, Mastur Djalal dan Yulianus Palangiran. Padahal Februari mendatang, proses PAW sudah kadaluarsa.Atas situasi tersebut, calon legislator pengganti, Marjaki, Senin (20/1/2014), memasukkan gugatan perdata di Pengadilan Negeri (PN) Sangatta perihal perbuatan melawan hukum Ketua DPRD Kutim, Alfian Aswad. Gugatan tersebut bernomor perkara Nomor.02/pdt.G/2014/PN.SGT"Saya memasukkan gugatan perdata di Pengadilan Negeri Sangatta karena Pimpinan DPRD Kutim telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan mengabaikan SK PAW yang diterbitkan Gubernur Kaltim," kata Marjaki.Selain menggugat perdata, Marjaki juga ikut serta sebagai tergugat intervensi setelah Yulianus Palangiran menggugat Gubernur Kaltim di PTUN Samarinda karena telah menerbitkan SK PAW. Dalam langkah hukumnya, Marjaki didampingi kuasa hukum Gigih Pramundita dari Jakarta.Marjaki juga menyayangkan proses penyelidikan di Polres Kutim yang berjalan lamban. Marjaki menjadi terlapor karena diduga memalsukan dokumen. "Penyelidikan polisi sangat lamban, sehingga terkesan mengintervensi proses politik," katanya.Senada dengan Marjaki, calon legislator pengganti dari Partai Pelopor, Agus Obet, bakal melaporkan balik David Rante ke polisi dengan delik pencemaran nama baik. Sebelumnya David Rante telah melaporkan Agus Obet dengan tuduhan pemalsuan dokumen."Untuk diketahui, proses PAW dari KPU, DPRD, Bupati Kutim dan telahaan staff Gubernur Kaltim sudah selesai dan dinyatakan memenuhi syarat. Saat SK sudah mau di tandatangani gubernur, saudara David menemui gubernur dan dan menyatakan kalau dokumen saya palsu," kata Obet, Selasa (21/1/2014)."Sehari setelah itu, David lapor ke polisi dan dokumen saya yang ada pada gubernur disita dan gubernur tidak mau menandatanganinya. Dokumen disita polisi sejak tanggal 21 Oktober 2013 dan sampai saat ini tidak ada kejelasan," katanya.Obet menegaskan bahwa proses usulan PAW sudah prosedural. Termasuk dari pengurus partai Pelopor Kutim. Namun belakangan oknum tertentu membuat kepengurusan tandingan dan melakukan lobi ke pengurus pusat untuk merancukan situasi."Saya pun merasa ada oknum aparat yang punya kepentingan tertentu untuk menghalangi proses politik. Proses penyelidikan sangat lamban. Dalam hal ini kami yang dirugikan, karena Februari proses PAW sudah kadaluarsa. Kalau saya terbukti tidak memalsukan dokumen, percuma juga karena Februari sudah kadaluarsa," katanya.Karena itu ia memutuskan melaporkan balik David Rante dengan delik pencemaran nama baik. Namun ia heran, karena ada salah satu oknum penyelidik perkara awal yang menolak untuk menerima berkas laporan Agus. "Ada oknum yang menolak dengan mengatakan tidak bisa melaporkan balik selama penyelidikan kasus awal sedang berjalan. Ini aturan dari mana?" KatanyaMenanggapi hal tersebut, Kapolres Kutim, AKBP Edgar Diponegoro, membantah bahwa kepolisian menghalangi proses politik PAW di DPRD Kutim. Ia menyebut penyelidikan tindak pidana tentu membutuhkan waktu."Proses penyidikan tindak pidana itu membutuh waktu. Mohon bisa bersabar. Tidak sedikit pun ada tendensi dari kepolisian untuk menghalangi proses politik. Kalau memang harus dilantik, silakan laksanakan pelantikan," katanya.Kasat Reskrim Polres Kutim, AKP Yogie Hardiman, mengatakan saat ini proses penyelidikan sudah sekitar 90 persen. "Kami masih akan meminta keterangan pakar hukum pidana dalam waktu dekat," katanya.Sebagaimana diwartakan, Gubernur Kalimantan Timur, Awang Faroek Ishak, telah menerbitkan surat keputusan pemberhentian dan pergantian antar waktu (PAW) dua anggota DPRD Kabupaten Kutai Timur, Mastur Djalal dan Yulianus Palangiran, tanggal 11 Oktober 2013. Surat tersebut diterima Pimpinan DPRD Kutim beberapa hari kemudian.Dalam SK tersebut disebutkan bahwa Mastur akan digantikan Suliansyah dan Yulianus digantikan Marjaki. Namun karena belum bisa menerima keputusan tersebut, Yulianus akhirnya menggugat SK Gubernur Kaltim tersebut ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Samarinda.Marjaki menilai Gugatan di PTUN kan tidak menghentikan proses politik di PAW. Terlebih sudah ada SK Gubernur Kaltim sebagai payung hukum. Bilamana nantinya PTUN memberikan putusan yang membatalkan kedudukannya, ia menyatakan siap untuk menerima.Ia mencontohkan bahwa DPRD Kutim sebelumnya juga melakukan pelantikan anggota DPRD yang lain dalam proses PAW. Padahal saat itu sedang berlangsung gugatan perdata di Pengadilan Negeri Sangatta dari pihak yang digantikan untuk membatalkan pergantian dan pelantikan.Pada sisi lain, belum diperoleh konfirmasi dari Pimpinan DPRD Kutim terkait pelantikan legislator pengganti. Dalam wawancara sebelumnya, Ketua DPRD Kutim, Alfian Aswad mengatakan masih menunggu putusan atau fatwa dari Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Samarinda.Sebelum putusan MK terbit, awalnya enam anggota DPRD Kutim telah mengajukan pengunduran diri sesuai Peraturan KPU. Namun pascaputusan MK, mereka kemudian mencabut pengunduran diri tersebut. Proses inilah yang belakangan menjadi dinamika tersendiri.Penulis: Kholish CheredEditor: Adhinata KusumaSumber: Tribun Kaltim
PROGRAM PELATIAN KAPASITAS PELAKU LEMBAGA BPD DAN LPM.
yang dilaksanakan oleh Kantor UPK KONGBENG dan MUARA WAHAU, terungkap.Ternyata masih ada beberapa BPD dan LPM desa di Kutai timur banyak yang belum memahami dan mengetahui apa tugas dan fungsinya sebagai lembaga desa,bahkan ada diantara beberapa desa yang tidak mempunyai kantornya.Hal itu terungkap saat tutor dari BAPEMAS Kutai timur ,Pak Rusli.menanyakan pada peserta pelatian.Yang terdiri dari Ketua dan anggota Bpd dan Lpm,se wahau dan kongbeng.

Klik disini untuk dengarkan pemaparanya

























Kegiatan ini dilaksanakan oleh UPK Unit pengelola kegiatan 
Kecamatan Muara wahau dan kongbeng.



IKLAN

TRAVEL MITRA NIAGA MUARA WAHAU

SEDANG DI PUTAR SAAT INI